Disaster Research : Tips and Ethics by Caroline Brassard from Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore at ICAIOS, 12 Feb 2016

A. LATAR BELAKANG

Penelitian tentang kebencanaan membutuhkan keakuratan data yang spesifik, dan umumnya melibatkan masyarakat (baca : korban) sebagai responden. Tetapi, seringkali peneliti kurang memperhatikan etika dalam mengumpulkan data dan sumber informasi dari responden. Dimulai dari posisi peneliti sebagai orang asing bagi responden sehingga responden tidak memberikan data yang jelas dan akurat, hingga kesalahan dalam mengajukan pertanyaan yang belum menyentuh inti dari penelitiannya. Hal ini membuat Caroline Brassard, seorang peneliti dan dosen di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Universitas Nasional Singapura (NUS) tergugah untuk membahas tentang pedoman etik bagi peneliti khususnya bidang kebencanaan dalam melakukan penelitian.

a.1 Antara Dilema Dan Pertanyaan Tersembunyi (Studi Kasus di Bhutan)

Pengalaman Caroline ke Bhutan saat negara tersebut diguncang gempa, ia mulai merancang rencana penelitian dengan metode : 1. Exploratory Research (Riset Menyelidiki), 2. Studi kasus di tiga kota, dengan menginterview 16 lembaga di Bhutan dan 3. Observasi lapangan. “Saya membuat pertanyaan yang tidak sensitif bagi responden, untuk menjaga perasaan mereka terhadap bencana yang mereka alami” ungkapnya.

a.2 Mengidentifikasi Masalah (Identifying the Problem)

“Anda harus melihat” kata Caroline ”segala hal dari berbagai sudut dan dampaknya”. “Anda harus segera membuat Pohon Masalah. Anda juga perlu bahkan harus membangun pertanyaan mendalam dan mengerucutkan bidang (scope) dan batas-batasnya. Perlu digarisbawahi adalah, pikirkan lagi tentang keterbatasan Anda ditinjau dari tenaga, waktu, dan hal-hal bersifat eksternal” ujarnya.

a.3 Mengukur Masalah (Measuring the Problem)

“Tantangan dalam mengukur masalah penelitian adalah seberapa panjang periode penelitian, untuk siapa penelitian ini ditujukan dan untuk apa, apa dan apa.” tegasnya. Untuk mengukur masalah penelitian haruslah menggunakan software dan kebutuhan penyimpanan data yang besar, dan peneliti diwajibkan untuk menguasai hal ini.

a.4 Validasi : Construct , Internal and External Validity

Membangun Validasi

Dalam membangun validasi, kita perlu merancang penelitian juga pengumpulan data, sumber-sumber yang banyak (multiple resources), dan melakukan triangulasi (meminta informan untuk mengisi daftar isian)

Validasi secara Internal

Melakukan analisis data, menyusun hubungan terhadap literatur, khususnya literatur antitesis dari referensi yang kita gunakan untuk membangun pendapat yang kuat dan berimbang.

External Validity

Mulai merancang desain penelitian dan melakukan pengujian terhadap responden uji.

Reliability

Peneliti masuk dalam tahap pengumpulan data dan mampu untuk menelusuri jejak penelitian tersebut (mudah diakses), dan menghindari kebingungan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengakses hasil penelitian kita.

Pengumpulan Data (COLLECTING DATA)

Teknik Pengumpulan Data secara Kualitatif:

Direct Observation (Observasi Langsung) : untuk mempelajari bagaimana masyarakat percaya dan bagaimana cara mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi siklus dampak bencana yang tidak bisa diprediksi

Mengumpulkan foto dan video yang berguna untuk presentasi ilmiah

Wawancara : terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur

Berimplikasi terhadap analisis data, dan

FGD__Butuh sebuah Tim

SELEKSI RESPONDEN (INTERVIEWEES)

-Informan vs Responden Tetap

-Peneliti harus menyadari bahwa responden yang didapat secara temporer dan by accident haruslah orang yang berminat dengan isu dan point yang kita ajukan dalam penelitian.

-Responden yang berurutan serta terstruktur

-Memahami latar belakang yang berbeda dari responden

-Menerapkan prinsip dasar Triangulasi

-Berhati-hati, pertanyaan tetap on the track dan jadilah fleksibel terhadap responden

Caroline juga menegaskan, peneliti perlu membedakan antara jenis-jenis pertanyaan yang diajukan kepada responden.

Contoh :

Attitude Questions : What is your opinion about….

Feelings Question : How did you feel..

Tahap akhir, peneliti juga perlu memeriksa kembali segala pertanyaan dan sebab-akibat yang sudah diajukan pada responden untuk keperluan klarifikasi, dengan menerapkan kaidah : “Pretesting your data collection, Pretest or Pilot, Re-Design data collection tools, and Organize data entry”.

*Pilot : buat semacam skema aksi sebelum launching

B. ETIKA PENELITIAN KEBENCANAAN

b.1 Privasi

Privasi menjadi hal penting dalam mengumpulkan data. Peneliti punya 2 (dua) pilihan, sebagai outsider atau insider bagi responden.

Contoh : Apakah kita dianggap orang luar (outsider) oleh responden atau tidak? Atau di bidang Antropologi, apakah orang Aceh meneliti tentang Aceh atau orang luar yang meneliti tentang Aceh? Hal ini penting karena berhubungan dengan keterbukaan responden terhadap orang asing dan dunia luar.

b.2 Confidentialy

Kerahasiaan menjadi kunci dalam membangun hubungan saling percaya antara peneliti dengan responden sehingga bila suatu saat dibutuhkan, responden dengan sukarela menyumbangkan gagasannya demi kemajuan penelitian kita. Selain itu, tiap Jurnal akan selalu menanyakan tentang etika penelitian yang kita pakai, tentang plagiarisme, tentang data yang digunakan, dsb

b.3 Anonymity

Tanpa menyebutkan identitas detil responden, berarti kita menghormati responden untuk dijaga hak kerahasiaannya guna keselamatan dirinya dan kepentingan penelitian

b.4 Informed Voluntary Consent

Responden secara sukarela memberikan informasi bagi kebutuhan peneliti dalam mengembangkan penelitiannya sesuai dengan kepentingan penelitian.

Contact Email : sppbc@nus.edu.sg

All original content based on discuss with Mrs. Caroline Bassard on Guest Lecture Session in ICAIOS and have been translating by Andi Tharsia

Seluruh konten berdasarkan hasil diskusi Guest Lecturer yang disampaikan dalam bahasa Inggris oleh Caroline Bassard di ICAIOS dan telah diterjemahkan oleh Andi Tharsia

Kaleidoskop 2015 dan Outlook Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia Tahun 2016, 21 Januari 2016

1. Ibu dr. Bella Donna, MKes (PKMK UGM, Head of Health Disaster Management)
Pengantar Refleksi 2015 dan Outlook Manajemen Bencana 2016
• Bencana kebakaran hutan dan banjir terjadi karena law enforcement lemah terhadap pelaku bencana
• Definisi “Respon” saat ini diartikan sebagai mitigasi dan kesiapsiagaan
• Mengenai Outlook 2016, dikenal istilah Sendai Framework, yang berfokus pada :
– Konsep Klaster Kesehatan
– Rencana penanggulangan bencana berbasi Permenkes 64 tahun 2013

  • Main project : Indonesia butuh tenaga kesehatan Manajemen Bencana, namun belum ada standar kurikulum yang sama
  • PTN/PTS perlu bersama dan bersatu mengelola kampus guna mewujudkan kampus manajemen bencana
  • Soal Klaster Kesehatan adalah hal yang baru di Indonesia. Pedoman belum ada. Sebelum ada klaster, PKMK sudah buat, yakni pengklasteran di bencana Padang ; klaster kesehatan yaitu tentang alokasi relawan, form dan sebagainya
  • Harapan bagi kita, Klaster PPKK-WHO bisa membentuk pedoman jelas serta pelibatan universitas dan bisa dipakai di seluruh daerah
  • Soal Lesson Learn, PKMK selalu koordinasi dengan BPBD terkait simulasi besar-besaran
  • PKMK bersama BPBD DIY juga telah membentuk Pergub DIY untuk klaster kesehatan reproduksi dan sudah establish
  • STIKes akan kita libatkan dalam pendampingan pelatihan kebencanaan, juga harapan bagi kita yaitu, mahasiswa kesehatan, keperawatan, kedokteran sudah dierpsiapkan sebagai tenaga kesehatan tanggap bencana. Selama ini kita masih bertanya, setelah lulus mereka jadi apa? Mau dikemanakan? Dipakai tidak ilmu soal kebencanaan? Karena mereka kini sudah dibekali kurikulum kebencanaan. Apalagi sekarang sudah ada internship dokter dan bidan, kita berharap mereka sebagai agent untuk kampanye dan pelaku kesiapsiagaan daerah terpencil, terluar Indonesia saat mereka praktek disana.
  • PR bagi PKMK adalah soal kajian HDP tidak lagi tentang mengejar akreditasi, tapi kita juga membutuhkan SDM yang bukan hanya suka soal isu kebencanaan tapi juga siap.
  • Outlook 2016 menjadi pijakan fokus bagi kita untuk manajemen bencana tahun ini.

2. Bpk Danang Samsurizal, ST, BPBD DIY
Bagaimana pelaksanaan koordinasi bencana selama tahun 2015? dan bagaimana strategi koordinasi penanggulangan bencana di tahun 2016?
• Saat Bencana, perhatian dunia tertuju pada bencana itu (central focus). Terjadi euforia untuk membantu dan membahu dalam penanggulangan bencana
• Contoh Aceh pasca tsunami, berbagai kemewahan donor kebencanaan tersedia banyak. Tetapi kini kapasitas dan manajemen pengelolaan anggaran untuk bencana turun dan melemah
• Pengalaman di Bappeda, sangat sulit dalam mengalokasikan anggaran yang tersedia, apalagi dalam status sangat kurang
• Tetapi lebih baik ada perencanaan anggaran dahulu daripada tidak sama sekali
• Aceh defisit anggaran untuk kebencanaan (Mundzir, 2015) bisa jadi karena sudah ada prioritas oleh pemerintah Aceh sendiri untuk mengalokasikan dana ke hal lain, tidak lagi ke sekolah siaga bencana atau tsunami mitigation semata. Beda halnya ketika masih bencana.

3. dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Indonesia
Bagaimana Arah Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia di Tahun 2016?
• Kejadian bencana selama 2015 berjumlah 938 kejadian, meninggal 893 jiwa
• Bencana primer akibat Alam, sekunder akibat Non-Alam dan Tersier akibat Sosial
• Faktor Hazard sebagai pencetus bencana terdiri dari :
– Perilaku
– Kerentanan Masyarakat
– Kapasitas (capacity)
• Pengelolaan terhadap Hazard dan peningkatan kapasitas itu yang perlu kita fokuskan dan tidak lupa juga tentang assessment
• Upaya Tanggap Darurat ; seperti mobilisasi tim kesehatan (Tim RHA, Tim Reaksi Cepat)
• Kita tidak bisa menerapkan penanganan bencana yang seragam, masing-masing punya ciri kearifan lokal, dan masing-masing punya karakteristik PRB
• Kita akan mengidentifikasi daerah-daerah beresiko tinggi
• Bagaimana cara kita merespon untuk bisa kita assesment dan tidak fragmentasi. Tetapi RS dan masyarakat jadikan sebuah sistem yang menyatu Hospital Disaster Plan (HDP)
• Dan pemerintah tidak wajib untuk menganggarkan dana PRB

4. Ibu Rimawati, FH UGM
Bagaimana penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku penyebab bencana di Indonesia?
• Penegakan hukum tentang perusakan lingkungan mengacu pada :
– Sanksi Perdata, KHU Perdata 1367
– Sanksi Pidana
– Sanksi Administrasi, yakni preventif dan represif dari pemerintah
– Upaya preventif : Sosialisasi, advokasi dan evaluasi
– Upaya Represif : Penegakan regulasi penanganan bencana
• Seorang Hakim berinisial PN yang kemarin sempat menghebohkan karena keputusannya memenangkan pelaku pembakaran lahan, boleh dikatakan jika ia tidak melihat masalah secara holistik dan eksplisit dan menolak hanya tingkat pertama
• Penggugat bisa upayakan kasasi atau banding
• Terkait law enforcement, harus ada produk hukum lokal yang kuat. Harus ada perda yang kuat yang menjamin moratorium pembakaran dan perusakan lingkungan/hutan

5. Bpk Handoyo Pramusinto, Ketua Pokja Kebencanaan PKMK UGM dan Ka IGD RSUP Sardjito
Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah dan Rumah Sakit (Implementasi Permenkes No.64 tahun 2013)
• RS tidak boleh eksklusif
• Koneksi antar pelayanan primer dengan RS memang harus diyakini terjadi diskoneksi terutama di daerah kepulauan juga pelosok. Ini tantangan untuk progress PRB

6. Bpk Iskandar Leman, FKUI
Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana?
• Saat ini kita telah menyelesaikan pilkada di 9 provinsi , dan ini menjadi peluang untuk kampanye PRB
• Juga untuk menggoalkan program PRB bagi kandidat terpilih
• 2018 Pilkada lagi, program ini didengungkan lagi. Diharapkan gubernur terpilih peka dengan isue bencana
• Kementerian dan badan pemerintahan sudah memiliki desa dan program binaan. Tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri tidak integral.
• Diskusi juga hanya sebatas emergency respons. Kapan bisa ketahanan bencana kita wujudkan.

Partisipan
• Pengalaman survey PKMK UGM ke Aceh Timur, ada kevakuman soal manajemen bencana dan dalam kurun waktu 5 tahun oleh Dinkes Aceh Timur, dikarenakan dana tidak ada
• Hospital Disaster Plan (HDP) hanya dokumen, tidak operasional
• Masukan : pengalaman survey di NTT, HDP belum berarti bisa diterapkan di wilayah timur
• Kita perlu penguatan daerah, penanggulangan bencana dimulai dari Puskesmas
• Perawat juga perlu dilatih penanganan PPGD, karena banyak ditemukan perawat puskesmas yang tidak terampil PPGD (Penanganan Gawat Darurat)

Seluruh script adalah hasil diskusi melalui webinar, 21 Januari 2016