1. Ibu dr. Bella Donna, MKes (PKMK UGM, Head of Health Disaster Management)
Pengantar Refleksi 2015 dan Outlook Manajemen Bencana 2016
• Bencana kebakaran hutan dan banjir terjadi karena law enforcement lemah terhadap pelaku bencana
• Definisi “Respon” saat ini diartikan sebagai mitigasi dan kesiapsiagaan
• Mengenai Outlook 2016, dikenal istilah Sendai Framework, yang berfokus pada :
– Konsep Klaster Kesehatan
– Rencana penanggulangan bencana berbasi Permenkes 64 tahun 2013

  • Main project : Indonesia butuh tenaga kesehatan Manajemen Bencana, namun belum ada standar kurikulum yang sama
  • PTN/PTS perlu bersama dan bersatu mengelola kampus guna mewujudkan kampus manajemen bencana
  • Soal Klaster Kesehatan adalah hal yang baru di Indonesia. Pedoman belum ada. Sebelum ada klaster, PKMK sudah buat, yakni pengklasteran di bencana Padang ; klaster kesehatan yaitu tentang alokasi relawan, form dan sebagainya
  • Harapan bagi kita, Klaster PPKK-WHO bisa membentuk pedoman jelas serta pelibatan universitas dan bisa dipakai di seluruh daerah
  • Soal Lesson Learn, PKMK selalu koordinasi dengan BPBD terkait simulasi besar-besaran
  • PKMK bersama BPBD DIY juga telah membentuk Pergub DIY untuk klaster kesehatan reproduksi dan sudah establish
  • STIKes akan kita libatkan dalam pendampingan pelatihan kebencanaan, juga harapan bagi kita yaitu, mahasiswa kesehatan, keperawatan, kedokteran sudah dierpsiapkan sebagai tenaga kesehatan tanggap bencana. Selama ini kita masih bertanya, setelah lulus mereka jadi apa? Mau dikemanakan? Dipakai tidak ilmu soal kebencanaan? Karena mereka kini sudah dibekali kurikulum kebencanaan. Apalagi sekarang sudah ada internship dokter dan bidan, kita berharap mereka sebagai agent untuk kampanye dan pelaku kesiapsiagaan daerah terpencil, terluar Indonesia saat mereka praktek disana.
  • PR bagi PKMK adalah soal kajian HDP tidak lagi tentang mengejar akreditasi, tapi kita juga membutuhkan SDM yang bukan hanya suka soal isu kebencanaan tapi juga siap.
  • Outlook 2016 menjadi pijakan fokus bagi kita untuk manajemen bencana tahun ini.

2. Bpk Danang Samsurizal, ST, BPBD DIY
Bagaimana pelaksanaan koordinasi bencana selama tahun 2015? dan bagaimana strategi koordinasi penanggulangan bencana di tahun 2016?
• Saat Bencana, perhatian dunia tertuju pada bencana itu (central focus). Terjadi euforia untuk membantu dan membahu dalam penanggulangan bencana
• Contoh Aceh pasca tsunami, berbagai kemewahan donor kebencanaan tersedia banyak. Tetapi kini kapasitas dan manajemen pengelolaan anggaran untuk bencana turun dan melemah
• Pengalaman di Bappeda, sangat sulit dalam mengalokasikan anggaran yang tersedia, apalagi dalam status sangat kurang
• Tetapi lebih baik ada perencanaan anggaran dahulu daripada tidak sama sekali
• Aceh defisit anggaran untuk kebencanaan (Mundzir, 2015) bisa jadi karena sudah ada prioritas oleh pemerintah Aceh sendiri untuk mengalokasikan dana ke hal lain, tidak lagi ke sekolah siaga bencana atau tsunami mitigation semata. Beda halnya ketika masih bencana.

3. dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Indonesia
Bagaimana Arah Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia di Tahun 2016?
• Kejadian bencana selama 2015 berjumlah 938 kejadian, meninggal 893 jiwa
• Bencana primer akibat Alam, sekunder akibat Non-Alam dan Tersier akibat Sosial
• Faktor Hazard sebagai pencetus bencana terdiri dari :
– Perilaku
– Kerentanan Masyarakat
– Kapasitas (capacity)
• Pengelolaan terhadap Hazard dan peningkatan kapasitas itu yang perlu kita fokuskan dan tidak lupa juga tentang assessment
• Upaya Tanggap Darurat ; seperti mobilisasi tim kesehatan (Tim RHA, Tim Reaksi Cepat)
• Kita tidak bisa menerapkan penanganan bencana yang seragam, masing-masing punya ciri kearifan lokal, dan masing-masing punya karakteristik PRB
• Kita akan mengidentifikasi daerah-daerah beresiko tinggi
• Bagaimana cara kita merespon untuk bisa kita assesment dan tidak fragmentasi. Tetapi RS dan masyarakat jadikan sebuah sistem yang menyatu Hospital Disaster Plan (HDP)
• Dan pemerintah tidak wajib untuk menganggarkan dana PRB

4. Ibu Rimawati, FH UGM
Bagaimana penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku penyebab bencana di Indonesia?
• Penegakan hukum tentang perusakan lingkungan mengacu pada :
– Sanksi Perdata, KHU Perdata 1367
– Sanksi Pidana
– Sanksi Administrasi, yakni preventif dan represif dari pemerintah
– Upaya preventif : Sosialisasi, advokasi dan evaluasi
– Upaya Represif : Penegakan regulasi penanganan bencana
• Seorang Hakim berinisial PN yang kemarin sempat menghebohkan karena keputusannya memenangkan pelaku pembakaran lahan, boleh dikatakan jika ia tidak melihat masalah secara holistik dan eksplisit dan menolak hanya tingkat pertama
• Penggugat bisa upayakan kasasi atau banding
• Terkait law enforcement, harus ada produk hukum lokal yang kuat. Harus ada perda yang kuat yang menjamin moratorium pembakaran dan perusakan lingkungan/hutan

5. Bpk Handoyo Pramusinto, Ketua Pokja Kebencanaan PKMK UGM dan Ka IGD RSUP Sardjito
Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah dan Rumah Sakit (Implementasi Permenkes No.64 tahun 2013)
• RS tidak boleh eksklusif
• Koneksi antar pelayanan primer dengan RS memang harus diyakini terjadi diskoneksi terutama di daerah kepulauan juga pelosok. Ini tantangan untuk progress PRB

6. Bpk Iskandar Leman, FKUI
Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana?
• Saat ini kita telah menyelesaikan pilkada di 9 provinsi , dan ini menjadi peluang untuk kampanye PRB
• Juga untuk menggoalkan program PRB bagi kandidat terpilih
• 2018 Pilkada lagi, program ini didengungkan lagi. Diharapkan gubernur terpilih peka dengan isue bencana
• Kementerian dan badan pemerintahan sudah memiliki desa dan program binaan. Tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri tidak integral.
• Diskusi juga hanya sebatas emergency respons. Kapan bisa ketahanan bencana kita wujudkan.

Partisipan
• Pengalaman survey PKMK UGM ke Aceh Timur, ada kevakuman soal manajemen bencana dan dalam kurun waktu 5 tahun oleh Dinkes Aceh Timur, dikarenakan dana tidak ada
• Hospital Disaster Plan (HDP) hanya dokumen, tidak operasional
• Masukan : pengalaman survey di NTT, HDP belum berarti bisa diterapkan di wilayah timur
• Kita perlu penguatan daerah, penanggulangan bencana dimulai dari Puskesmas
• Perawat juga perlu dilatih penanganan PPGD, karena banyak ditemukan perawat puskesmas yang tidak terampil PPGD (Penanganan Gawat Darurat)

Seluruh script adalah hasil diskusi melalui webinar, 21 Januari 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s